Konsultan Pajak Batam - Pemerintah telah menyiapkan beberapa perubahan dalam ketentuan pajak demi menggenjot penerimaan negara. Mulai tahun 2022 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 7 Oktober 2021.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hari ini. RUU HPP ini nantinya akan disampaikan kepada presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang.
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) memiiki enam kelompok pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.
Konsultan Pajak Batam - Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu lapor pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
Konsultan Pajak Batam - Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Definisi penghasilan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Konsultan Pajak Batam - Aspek pajak atas usaha pribadi atau disebut juga perusahaan perseorangan merupakan ketentuan pajak yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan perusahaan perseorangan yang dapat berupa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo menyebutkan pemanfaatan Single Identity Number (SIN) Pajak mendorong Indonesia tumbuh dan tangguh melalui penerimaan pajak yang maksimal.
Konsultan Pajak Batam - Bagi Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tentunya Wajib Pajak yang memiliki usaha baru dan masih tergolong ke dalam Usaha Kecil, Menengah, Mikro (UMKM) tidak terlepas dari kewajiban lapor pajak. Selain bayar pajak UMKM setiap bulan, pajak tersebut harus dilapor pada SPT Tahunan. Lalu, bagaimana cara melaporkan pajak usaha baru? Simak uraian berikut!
Konsultan Pajak Batam - Kasus wajib pajak memiliki lebih dari satu NPWP ini cukup sering terjadi. Suatu hari Bu Tesari datang Ke KPP Pratama untuk mencetak ulang ( meminta kembali ) NPWP yang sudah ia daftarkan pada 2008. Bu Tesari meminta kembali NPWP-nya tersebut karena NPWP-nya hilang di tahun 2009.
Konsultan Pajak Batam - Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi menjadi salah satu dari sekian banyak hal yang diatur.