PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK
0 Comments
December 23, 2021
Poin-Poin Penting dalam UU HPP
Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021.
December 22, 2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KM.10/2021
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 28 DESEMBER 2021
December 21, 2021
Dongkrak Kepatuhan Melalui Program Pengungkapan Sukarela
Salah satu klausul kebijakan pemerintah yang telah disetujui DPR dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun mendapat kritikan dari berbagai pihak adalah tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah dianggap tidak konsisten, karena sebelumnya memastikan tidak ada lagi kebijakan serupa. Ada juga tudingan pemerintah memanjakan orang kaya. Bagaimana faktanya?
December 21, 2021
Permohonan Sertifikat Digital untuk Pengguna eBupot Unifikasi
Penghasilan (PPh) dapat menggunakan e-Bupot Unifikasi, tidak perlu menyiapkan CSV dari aplikasi e-SPT terlebih dahulu. Namun syarat yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak sebelum menggunakan fitur e-Bupot Unifikasi yaitu sertifikat elektronik.
December 20, 2021
UMKM Wajib Melaporkan Omzet Tahun 2022
Konsultan Pajak Batam - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan bahwa dengan berlakunya ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi sebesar Rp 500 juta, maka bagi Wajib Pajak yang omzetnya masih dibawah Rp 500 juta akan diwajibkan untuk melaporkan omzet.
December 20, 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/PMK.02/2021
TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINYAK BUMI DAN GAS BUMI YANG DIBAGIHASILKAN
December 20, 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.010/2021
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA
December 17, 2021
Pajak Tanjungpinang Sosialisasikan UU HPP Ke AKP2I
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada para konsultan pajak yang terhimpun dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) wilayah Tanjungpinang. Acara dilaksanakan via zoom meeting di ruang rapat KPP Pratama Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kamis, 16/12).
December 17, 2021
Apakah NIK Jadi NPWP?
Konsultan Pajak Batam - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
December 16, 2021