Read more about the article Seminar Online Perpajakan “Penerapan Restoratif Justice Dalam UU HPP & Mengupas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Beserta Simulasi Studi Kasus”
Pelatihan & Seminar / Seminar

Seminar Online Perpajakan “Penerapan Restoratif Justice Dalam UU HPP & Mengupas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Beserta Simulasi Studi Kasus”

Lahirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan oleh DRP RI pada 7 Oktober 2021 lalu menjadi bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan ini diharapkan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Sementara itu di dalam UU HPP ini, Pemerintah memberikan kebijakan bagi Wajib Pajak salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dimana terdapat anggapan oleh publik ini adalah Tax Amnesty Jilid II.

0 Comments
October 26, 2021
Read more about the article Mengenal Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
Perpajakan

Mengenal Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Belum lama ini, DPR telah resmi mengesahkan salah satu produk hukum dalam bidang perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi dalam rapat paripurna DPR RI Ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 menyetujui pengesahan UU HPP. Salah satu hal yang dimuat dalam UU HUP yaitu Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

0 Comments
October 22, 2021
Read more about the article Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu Bersama Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
Brevet / Pelatihan & Seminar

Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu Bersama Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)

Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para Wajib Pajak (WP), yang mana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

0 Comments
October 20, 2021
Read more about the article Pajak Karbon Akan Berlaku Mulai April 2022
Perpajakan

Pajak Karbon Akan Berlaku Mulai April 2022

Konsultan Pajak Batam - Pemerintah telah menyiapkan beberapa perubahan dalam ketentuan pajak demi menggenjot penerimaan negara. Mulai tahun 2022 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 7 Oktober 2021.

0 Comments
October 11, 2021
Read more about the article Pelatihan Brevet Pajak C Terpadu Bersama Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
Brevet / Pelatihan & Seminar

Pelatihan Brevet Pajak C Terpadu Bersama Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)

Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para Wajib Pajak (WP)3, yang mana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

0 Comments
October 5, 2021
Read more about the article Status Perpajakan Pada SPT Tahunan OP
Perpajakan

Status Perpajakan Pada SPT Tahunan OP

Konsultan Pajak Batam - Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu lapor pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

0 Comments
September 30, 2021
Read more about the article Bukti Potong Pajak Penghasilan
Perpajakan

Bukti Potong Pajak Penghasilan

Konsultan Pajak Batam - Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Definisi penghasilan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

0 Comments
September 30, 2021
Newer Posts
Older Posts