Pemerintah menetapkan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 22 Desember 2021 dan mengundangkan PMK tersebut pada 23 Desember 2021. Beleid tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021.

Salah satu klausul kebijakan pemerintah yang telah disetujui DPR dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun mendapat kritikan dari berbagai pihak adalah tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah dianggap tidak konsisten, karena sebelumnya memastikan tidak ada lagi kebijakan serupa. Ada juga tudingan pemerintah memanjakan orang kaya. Bagaimana faktanya?

Pemerintah telah mengundangkan peraturan terkait perpajakan pada 29 Oktober 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Bab V UU HPP mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Program ini memiliki jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan menjadi narasumber pada acara Overview Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Pengda Kepulauan Riau di Bintan, Kepulauan Riau (Rabu, 8/12). Acara yang dilaksanakan secara daring melalui zoom cloud meetings ini dihadiri sekitar 100 peserta.