PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2021
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
0 Comments
December 15, 2021
NIK Belum Bisa Digunakan Untuk Menggunakan Semua Layanan DJP
Konsultan Pajak Batam - Pemerintah telah menetapkan peraturan baru terkait perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Isi dalam peraturan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan tersebut berlaku mulai diundangkan yaitu tanggal 29 Oktober 2021 lalu.
December 14, 2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/KM.10/2021
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 21 DESEMBER 2021
December 14, 2021
PPS, Bola di Tangan Wajib Pajak
Pemerintah mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberi kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan secara sukarela melalui dua alternatif kebijakan.
December 14, 2021
PPS Bukan Amnesti Pajak Jilid 2
Pemerintah telah mengundangkan peraturan terkait perpajakan pada 29 Oktober 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Bab V UU HPP mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Program ini memiliki jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
December 10, 2021
AKP2I Pengda Kepri Gandeng KPP Bintan Bahas UU HPP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan menjadi narasumber pada acara Overview Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Pengda Kepulauan Riau di Bintan, Kepulauan Riau (Rabu, 8/12). Acara yang dilaksanakan secara daring melalui zoom cloud meetings ini dihadiri sekitar 100 peserta.
December 10, 2021
Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Apa tujuan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
November 20, 2021
Sosialisasikan UU HPP, Menkeu Ajak Masyarakat Ikuti PPS
Ketua Komisi XI juga menyampaikan asas keterbukaan dalam penyusunan UU HPP dengan mendengarkan masukan dari masyarakat luas termasuk akademisi, praktisi, mantan Dirjen Pajak, asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, organisasi keagamaan, dan organisasi pendidikan. Pembahasan terbuka dengan mendengarkan banyak masukan dari masyarakat ini adalah bentuk perwujudan bahwa UU HPP ini menyerap aspirasi dari banyak pihak.
November 19, 2021
PTKP UMKM Akan Mulai Berlaku Tahun 2022!
Pemerintah saat ini telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimana salah satu isi peraturannya menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Lantas perhitungan pajak UMKM jika omzet sudah melebihi Rp 500 juta dalam satu tahun menjadi sedikit berbeda. Kamu penasaran cara hitung pajaknya? Simak uraian berikut!
November 18, 2021
Perubahan Tarif Progresif PPh Orang Pribadi Tahun 2022
Konsultan Pajak Batam - Jangan lupa, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi mulai tahun 2022 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP).
November 15, 2021