Konsultan Pajak Batam - Saat ini pemerintah telah menetapkan peraturan baru terkait perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Isi dalam peraturan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
SURAT, DAFTAR, DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 18 JANUARI 2022
Konsultan Pajak Batam - Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar kemudian melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Pada dasarnya manusia itu bersifat merusak dan ingin bebas. Manusia merasa senang saat melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya. Misalnya, minum minuman beralkohol, menggunakan uang yang bukan hasil jerih payahnya, menyakiti orang yang ia benci dan masih banyak lagi. Namun, karena Tuhan melekatkan nalar pada pikiran manusia, maka timbullah peraturan. Peraturan dibuat agar membatasi sifat “merusak” dari manusia. Tujuannya agar tidak merugikan orang lain.
Konsultan Pajak Batam - Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
Penerimaan pajak tahun 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Pencapaian penerimaan pajak tahun 2021 ini didapatkan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah 13 tahun.
Program Pengungkapan Sukarela dibagi menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesty dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 s.d. 2020 belum dipenuhi. Pedoman pelaksanaannya belum diundangkan namun sedang dikonsepkan untuk dapat dilaksanakan secara online dan sesederhana mungkin.
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG ERLAKU UNTUK TANGGAL 05 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 11 JANUARI 2022