Sosialisasikan UU HPP, Menkeu Ajak Masyarakat Ikuti PPS

Ketua Komisi XI juga menyampaikan asas keterbukaan dalam penyusunan UU HPP dengan mendengarkan masukan dari masyarakat luas termasuk akademisi, praktisi, mantan Dirjen Pajak, asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, organisasi keagamaan, dan organisasi pendidikan. Pembahasan terbuka dengan mendengarkan banyak masukan dari masyarakat ini adalah bentuk perwujudan bahwa UU HPP ini menyerap aspirasi dari banyak pihak.

0 Comments

PTKP UMKM Akan Mulai Berlaku Tahun 2022!

Pemerintah saat ini telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimana salah satu isi peraturannya menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Lantas perhitungan pajak UMKM jika omzet sudah melebihi Rp 500 juta dalam satu tahun menjadi sedikit berbeda. Kamu penasaran cara hitung pajaknya? Simak uraian berikut!

1 Comment

UU HPP Sah! PPS Tawarkan Sejumlah Keuntungan

Saat ini perekonomian Indonesia tengah berjuang merangkak naik setelah sebelumnya berdarah-darah akibat belenggu pandemi Covid-19. Pelan namun pasti, pertumbuhan ekonomi Inonesia kian menunjukkan pergerakan yang positif. Gejolak aktivitas perekonomian di berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, industri, dan perbankan berangsur membaik.

0 Comments

Apa Penyebab Status SPT Nihil

Konsultan Pajak Batam - SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

0 Comments

Mengenal PPN Final Pada UU HPP

Konsultan Pajak Batam - Dengan disahkannya Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 terdapat banyak sekali perubahan ketentuan perpajakan, pada klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku mulai 1 April 2022, tidak hanya perubahan non-objek PPN dan tarif PPN saja.

0 Comments

Mengenal Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Belum lama ini, DPR telah resmi mengesahkan salah satu produk hukum dalam bidang perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi dalam rapat paripurna DPR RI Ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 menyetujui pengesahan UU HPP. Salah satu hal yang dimuat dalam UU HUP yaitu Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

0 Comments