Belum lama ini, DPR telah resmi mengesahkan salah satu produk hukum dalam bidang perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi dalam rapat paripurna DPR RI Ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 menyetujui pengesahan UU HPP. Salah satu hal yang dimuat dalam UU HUP yaitu Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hari ini. RUU HPP ini nantinya akan disampaikan kepada presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang.
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) memiiki enam kelompok pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo menyebutkan pemanfaatan Single Identity Number (SIN) Pajak mendorong Indonesia tumbuh dan tangguh melalui penerimaan pajak yang maksimal.
Konsultan Pajak Batam - Bagi Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tentunya Wajib Pajak yang memiliki usaha baru dan masih tergolong ke dalam Usaha Kecil, Menengah, Mikro (UMKM) tidak terlepas dari kewajiban lapor pajak. Selain bayar pajak UMKM setiap bulan, pajak tersebut harus dilapor pada SPT Tahunan. Lalu, bagaimana cara melaporkan pajak usaha baru? Simak uraian berikut!
Konsultan Pajak Batam - Kasus wajib pajak memiliki lebih dari satu NPWP ini cukup sering terjadi. Suatu hari Bu Tesari datang Ke KPP Pratama untuk mencetak ulang ( meminta kembali ) NPWP yang sudah ia daftarkan pada 2008. Bu Tesari meminta kembali NPWP-nya tersebut karena NPWP-nya hilang di tahun 2009.
Konsultan Pajak Batam - Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi menjadi salah satu dari sekian banyak hal yang diatur.
Konsultan Pajak Batam - Pada suatu Rabu yang hangat, saat akan pulang ke rumah, tebersit perasaan tidak enak, seperti sebuah firasat untuk bersiap-siap mendengar berita buruk. Begitu sampai di rumah, sebuah amplop berwarna cokelat dan berstempel “Kantor Pelayanan Pajak” tergeletak di teras rumah.
Konsultan Pajak Batam - Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilampiri dengan Lampiran SPOP sebagai bagian tidak terpisahkan dengan SPOP.
Konsultan Pajak Batam - Seperti yang kita ketahui, kompetisi Liga 1 tahun 2020 sempat terhenti akibat adanya pandemi Covid-19. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) merencanakan Liga 1 musim ini akan segera digelar. Diperkirakan awal Juni 2021, ajang kompetisi sepakbola tertinggi di Indonesia ini akan dimulai.