Pemerintah mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 menyelenggarakan  Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberi kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan secara sukarela melalui dua alternatif kebijakan.

Apa tujuan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

Ketua Komisi XI juga menyampaikan asas keterbukaan dalam penyusunan UU HPP dengan mendengarkan masukan dari masyarakat luas termasuk akademisi, praktisi, mantan Dirjen Pajak, asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, organisasi keagamaan, dan organisasi pendidikan. Pembahasan terbuka dengan mendengarkan banyak masukan dari masyarakat ini adalah bentuk perwujudan bahwa UU HPP ini menyerap aspirasi dari banyak pihak.

Belum lama ini, DPR telah resmi mengesahkan salah satu produk hukum dalam bidang perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi dalam rapat paripurna DPR RI Ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 menyetujui pengesahan UU HPP. Salah satu hal yang dimuat dalam UU HUP yaitu Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.