Konsultan Pajak Batam - Pemerintah telah menetapkan peraturan baru terkait perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Isi dalam peraturan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan tersebut berlaku mulai diundangkan yaitu tanggal 29 Oktober 2021 lalu.
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 21 DESEMBER 2021
Pemerintah mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberi kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan secara sukarela melalui dua alternatif kebijakan.
Pemerintah telah mengundangkan peraturan terkait perpajakan pada 29 Oktober 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Bab V UU HPP mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Program ini memiliki jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan menjadi narasumber pada acara Overview Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Pengda Kepulauan Riau di Bintan, Kepulauan Riau (Rabu, 8/12). Acara yang dilaksanakan secara daring melalui zoom cloud meetings ini dihadiri sekitar 100 peserta.
Apa tujuan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
Ketua Komisi XI juga menyampaikan asas keterbukaan dalam penyusunan UU HPP dengan mendengarkan masukan dari masyarakat luas termasuk akademisi, praktisi, mantan Dirjen Pajak, asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, organisasi keagamaan, dan organisasi pendidikan. Pembahasan terbuka dengan mendengarkan banyak masukan dari masyarakat ini adalah bentuk perwujudan bahwa UU HPP ini menyerap aspirasi dari banyak pihak.
Pemerintah saat ini telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimana salah satu isi peraturannya menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Lantas perhitungan pajak UMKM jika omzet sudah melebihi Rp 500 juta dalam satu tahun menjadi sedikit berbeda. Kamu penasaran cara hitung pajaknya? Simak uraian berikut!
Konsultan Pajak Batam - Jangan lupa, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi mulai tahun 2022 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Saat ini perekonomian Indonesia tengah berjuang merangkak naik setelah sebelumnya berdarah-darah akibat belenggu pandemi Covid-19. Pelan namun pasti, pertumbuhan ekonomi Inonesia kian menunjukkan pergerakan yang positif. Gejolak aktivitas perekonomian di berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, industri, dan perbankan berangsur membaik.