Konsultan Pajak Batam - Seperti yang kita ketahui, kompetisi Liga 1 tahun 2020 sempat terhenti akibat adanya pandemi Covid-19. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) merencanakan Liga 1 musim ini akan segera digelar. Diperkirakan awal Juni 2021, ajang kompetisi sepakbola tertinggi di Indonesia ini akan dimulai.
Konsultan Pajak Batam - Ada seorang wajib pajak mendatangi kantor pajak dengan muka pucat pasi, sembari mengeluarkan sepucuk “surat cinta” dari dalam amplop cokelat yang bercantumkan kop kantor pajak dan label dengan berisikan identitas wajib pajak. Ia bertanya kepada petugas pajak apakah ia mempunyai dosa tentang perpajakan dengan nada ketakutan. Setelah surat diamati, ternyata judul surat tersebut ialah surat teguran Surat Pemberitahuan (SPT).
Konsultan Pajak Batam - Berbagai upaya positif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan penerimaan negara. Salah satunya dengan mengamandemen anti-tax treaty abuse rules di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 (PER-25) tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty.
Konsultan Pajak Batam - Sesuai dengan prinsip self assessment wewenang penuh diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sistem perpajakan.
Konsultan Pajak Batam - Setiap orang maupun badan hukum yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sejatinya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Konsultan Pajak Batam - Program Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan istilah Tax Amnesty sudah berakhir sejak empat tahun yang lalu. Saat itu tax amnesty dibagi menjadi tiga periode, periode pertama yaitu 28 Juni−30 September 2016, periode kedua yaitu 1 Oktober−31 Desember 2016, dan periode terakhir yaitu 1 Januari−31 Maret 2017. Meskipun empat tahun sudah berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, ternyata beberapa wajib pajak yang pernah mengikuti program tersebut saat ini masih kebingungan mengenai kewajiban menyampaikan Laporan Penempatan Harta Tambahan.
Konsultan Pajak Batam - Pemerintah memperpanjang 6 insentif (PPh Pasal 21, Pajak UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25 dan PPN) untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.
Konsultan Pajak Batam - Menurut ketentuan pajak, pelaku UMKM tidak memiliki kewajiban melakukan pembukuan. UMKM cukup melakukan pencatatan omzet setiap sebulan. Kemudian dalam perhitungan pajak UMKM hanya perlu mengalikan omzet dalam sebulan dengan tarif 0,5%. Namun ketentuan tersebut tidak dapat berlaku selamanya karena setiap jenis Wajib Pajak memiliki batas waktu penggunaan ketentuan pajak UMKM.
Konsultan Pajak Batam - Bagi pelaku Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) yang baru mendirikan usaha, memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian menurut ketentuan pajak, UMKM yang memperoleh omzet tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yaitu sebesar 0,5% dari omzet yang diperoleh dalam satu bulan. Perlu diketahui bahwa pelaku UMKM yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% harus mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB). Bagaimana ketentuannya? Simak uraian berikut!
Konsultan Pajak Batam - Minimarket merupakan toko yang menyediakan berbagai macam makanan dan kebutuhan pokok manusia. Pada umumnya masyarakat mengunjungi minimarket untuk berbelanja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian pemilik minimarket pada umumnya berupa suatu badan yang memiliki cabang dimana-mana seperti Indomaret dan Alfamart. Namun, pemilik minimarket dapat juga berupa orang pribadi. Lalu bagaimana ketentuan pajak pengusaha minimarket? Simak uraian berikut!