Konsultan Pajak Batam - Jangan lupa, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi mulai tahun 2022 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Saat ini perekonomian Indonesia tengah berjuang merangkak naik setelah sebelumnya berdarah-darah akibat belenggu pandemi Covid-19. Pelan namun pasti, pertumbuhan ekonomi Inonesia kian menunjukkan pergerakan yang positif. Gejolak aktivitas perekonomian di berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, industri, dan perbankan berangsur membaik.
Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para Wajib Pajak (WP), yang mana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Konsultan Pajak Batam - SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Konsultan Pajak Batam - Pemerintah saat ini telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Konsultan Pajak Batam - Dengan disahkannya Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 terdapat banyak sekali perubahan ketentuan perpajakan, pada klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku mulai 1 April 2022, tidak hanya perubahan non-objek PPN dan tarif PPN saja.
Lahirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan oleh DRP RI pada 7 Oktober 2021 lalu menjadi bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan ini diharapkan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Sementara itu di dalam UU HPP ini, Pemerintah memberikan kebijakan bagi Wajib Pajak salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dimana terdapat anggapan oleh publik ini adalah Tax Amnesty Jilid II.
Konsultan Pajak Batam - Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi mulai tahun 2022 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Belum lama ini, DPR telah resmi mengesahkan salah satu produk hukum dalam bidang perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi dalam rapat paripurna DPR RI Ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 menyetujui pengesahan UU HPP. Salah satu hal yang dimuat dalam UU HUP yaitu Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.